PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DENGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Abstract

Dalam hukum perjanjian, penempatan posisi yang seimbang bagi para pihak merupakan prinsip fundamental yang sekaligus menjelma sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, bank berupaya mengefisienkan pembentukan akad agar lebih mudah dibuat dan disepakati oleh para pihak melalui penetapan, secara dominan, berbagai ketentuan—baik sebagian maupun seluruh isi—secara sepihak. Sebaliknya, pihak konsumen, khususnya nasabah bank, pada umumnya tidak atau kurang memiliki ruang tawar (bargaining position) yang memadai ketika berhadapan dengan perumusan klausul-klausul perjanjian tersebut. Pada perjanjian kredit perbankan, bank berada dalam posisi yang relatif kuat, terutama karena memiliki kedudukan sebagai pihak penyedia dana. Sementara itu, debitur cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah, yaitu sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendesak. Kondisi demikian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum positif di Indonesia menjadi aspek yang esensial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel-artikel, sumber dari internet, serta berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya berlangsung melalui kesepakatan kedua belah pihak (bank dan debitur) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan batas-batas yang telah disetujui. Asas keseimbangan tercermin dalam akad kredit pemilikan rumah. Pada Bank BTN, dalam proses perancangan, perumusan, dan penetapan perjanjian kredit bagi debitur, Bank BTN berpedoman pada ketentuan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Melalui mekanisme tersebut, sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, Bank BTN terlebih dahulu mengirimkan draf perjanjian kredit yang akan ditandatangani calon debitur kepada OJK. Penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang disepakati dengan itikad baik tampak melalui prinsip keadilan dan kewajaran, yaitu Bank BTN tidak memasukkan klausul yang menyatakan bahwa debitur tunduk terhadap setiap peraturan baru, tambahan, lanjutan, maupun perubahan yang dibuat secara sepihak oleh kreditur.