Jurnal Penelitian Hukum Galunggung (JPH Galunggung) is a national journal published three times a year (April, August, and December) by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (LPPM STHG). This journal discusses various aspects of legal studies in both national and international contexts. The primary language used in this journal is Indonesian. The journal facilitates the publication of scholarly articles related to legal studies, which undergo a rigorous review process by the Review Team. We welcome and invite all members of the academic community—lecturers, researchers, students, and academic staff—to publish their scholarly works here. This journal is an open-access publication. All articles published in our journals are open access and freely available online, immediately upon publication. This is made possible by an article-processing charge (APC) that covers the range of publishing services we provide. This includes a provision of online tools for editors and authors, article production and hosting, liaison with abstracting and indexing services, and customer services. Upon editorial acceptance of an article, the corresponding author (you) will be notified that payment is due. You need to arrange payment unless a waiver has been granted, or your institution or employer is covering the cost. We advise prompt payment as we are unable to publish accepted articles until payment has been received. APC payment is amount to IDR 250.000 for reviewing and production costs. E-ISSN 3046-6903
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
OCEAN BIG DATA SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL FISHING
Indonesia is a maritime and archipelagic country and is recognized as the largest archipelagic state in the world. This is reflected in its extensive marine areas, comprising approximately 290,000 km² of territorial waters; 3,110,000 km² of internal and archipelagic waters; 2,800,000 km² of continental shelf waters; and 3,000,000 km² of Indonesia’s Exclusive Economic Zone (EEZ). Based on research conducted by the National Fish Stock Assessment Commission (Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan/KOMNASJISKAN), fishery resources experienced a decline in 2025 compared to 2023, one of the contributing factors being illegal fishing activities. Illegal fishing has caused significant financial losses to the state by substantially reducing productivity and fish catches, while also threatening Indonesia’s marine fishery resources. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, examining various policies for addressing illegal fishing, including law enforcement and preventive measures. Based on an analysis of several policies for addressing illegal fishing, the use of Ocean Big Data is considered a more effective and efficient approach with significant potential to minimize illegal fishing activities through preventive measures. By adopting this comprehensive approach, Indonesia can strengthen the effectiveness of sustainable fisheries management, ensure the welfare of fishers, and safeguard the long-term sustainability of the national fisheries industry.
Copyright (c) 2026 Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM RANGKA MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG SEHAT DI KOTA TASIKMALAYA
Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip tata kelola yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG menjadi semakin penting di tingkat daerah, termasuk di Kota Tasikmalaya, mengingat keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan berbagai badan usaha lain yang berperan strategis dalam menopang pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG dapat diwujudkan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan struktural yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar hukum penerapan GCG di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (TARIF) belum sepenuhnya diterapkan secara optimal, terutama karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah, lemahnya kompetensi manajerial, serta minimnya sistem pengawasan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat di Kota Tasikmalaya, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, direksi, dewan pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten.
TINDAK PIDANA LEMBAGA PERBANKAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK, MODUS OPERANDI, DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA
Sektor perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun sekaligus rentan terhadap berbagai modus kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik tindak pidana perbankan, faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan tersebut, serta efektivitas penegakan hukum dan sistem pengawasan oleh otoritas terkait dalam meminimalisir risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi perbankan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan saat ini semakin kompleks, tidak hanya melibatkan pihak eksternal tetapi juga sering kali melibatkan pihak internal bank (insider fraud), serta pemanfaatan celah teknologi informasi (kejahatan siber). Lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya kepatuhan (compliance), dan lambatnya adaptasi regulasi terhadap inovasi keuangan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana ini. Upaya penal melalui penegakan hukum dinilai belum cukup memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya non-penal melalui optimalisasi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat, serta integrasi teknologi Artificial Intelligence untuk deteksi dini transaksi mencurigakan demi menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi hak-hak nasabah.
MALPRAKTIK DOKTER DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang Malpraktik dokter dalam tinjauan hukum pidana dan persoalan malpraktik dokter seringkali menimbulkan polemik dalam pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif. Analisis normatif memperlihatkan bahwa Malpraktik dokter pada dasarnya masuk dalam dua lapangan hukum, yakni perdata dan pidana. Masuk lapangan hukum pidana sebagai suatu kejahatan yang memberi beban pertanggungjawaban pidana. Kriteria umum malpraktik pidana ada pada sifat dan tempat pengaturan atau penyebutan dari akibat kerugian. Jika sifat kerugian dan pengaturannya ditentukan oleh hukum pidana yang menjadi unsur kejahatan maka malpraktik masuk dalam lapangan hukum pidana. Keadaan Malpraktik dokter pidana harus memenuhi syarat-syarat dalam 3 (tiga) hal pokok, yakni 1) syarat-syarat pada perlakuan medis, 2) syarat sikap batin dalam hubungannya dengan perlakuan serta akibat perlakuan medis, dan 3) akibat perlakuan yang merugikan pasien. Dalam syarat mengenai perlakuan terdiri antara lain dari wujud, cara dan alat perlakuan, kepada siapa perlakuan dilakukan; penarikan diagnosa, terapi, sampai pada perlakuan setelah terapi. Syarat sikap batin adalah merupakan culpa (culpa lata), tidak tahu - teledor baik terhadap prosedur maupun terhadap perlakuan dan akibat. Mengenai akibat haruslah akibat yang merugikan pasien yang diatur dan ditentukan hukum. Persoalan malpraktik dokter acapkali menimbulkan polemik yaitu tidak seragam pemecahannya karena tidak ada standar hukum yang mengatur secara khusus. Secara kompensional pada tataran praktik malpraktik pidana diselesaikan melalui Pasal 474 KUHP. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan adalah setiap profesi dokter harus berhati-hati menjalankan profesinya yang mengundang risiko malpraktik, perlu pula mengikuti pendidikan-pendidikan hukum dan agar tidak menimbulkan polemik perlu segera dibuatkan standar khusus tentang penyelesaian malpraktik baik secara perdata maupun pidana.
MERESPONS DIALOG GLOBAL PBB TENTANG TATA KELOLA AI: PENDEKATAN TWAIL (THIRD WORLD APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW), KOLONIALISME DATA, DAN ARAH KEBIJAKAN INDONESIA
Global artificial intelligence (AI) governance is currently being intensively negotiated across various United Nations (UN) forums, including through the Global Digital Compact and the High-Level Advisory Body on AI, which published the report Governing AI for Humanity. Employing a critical legal analysis method, this article deconstructs the discursive architecture of these multilateral initiatives from the perspective of Third World Approaches to International Law (TWAIL). It examines how the colonial legacy in international law risks being reproduced into digital colonialism and data asymmetry within the still-unequal global AI governance regime. Furthermore, this paper analyzes how Third World countries, particularly Indonesia, through its National Artificial Intelligence Strategy (Stranas KA) 2020–2045 and its domestic regulations, can navigate the paradox of digital sovereignty amidst dependence on foreign technological infrastructure. Grounding its analysis in the doctrines of digital sovereignty, distributive justice, and equitable participation, this article offers a concrete framework of recommendations. Its objective is to ensure that UN global dialogues do not merely legitimize the concentration of corporate technological power from Global North countries, but rather genuinely realize substantive justice, digital infrastructure independence, and human rights protection for Global South nations.
DARI TOLERANSI KE RESISTENSI: ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP BUDAYA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA
Korupsi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang terinternalisasi dalam praktik dan nilai masyarakat, sehingga memunculkan toleransi dan normalisasi di tingkat lokal. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas kebijakan anti-korupsi, khususnya di daerah dengan basis nilai moral dan religius yang kuat seperti Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya korupsi dalam perspektif kriminologi serta mengkaji implikasinya terhadap kebijakan anti-korupsi di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada teori dan doktrin kriminologi, seperti Differential Association Theory, Anomie Theory, dan Social Control Theory. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif melalui metode normatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya korupsi terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, tekanan struktural, dan lemahnya kontrol sosial, yang secara bersama-sama mendorong normalisasi dan toleransi terhadap praktik koruptif. Namun demikian, terdapat dinamika transformasi sosial dari toleransi menuju resistensi yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran hukum, peran aktor sosial, dan penguatan kontrol masyarakat. Selain itu, budaya korupsi terbukti melemahkan efektivitas kebijakan anti-korupsi, terutama karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kebijakan anti-korupsi berbasis pendekatan kriminologis yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada transformasi nilai sosial, penguatan kontrol masyarakat, serta integrasi nilai lokal dalam kebijakan daerah guna mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
YAYASAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: PROFIT ATAU NON PROFIT
Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, memiliki status hukum yang resmi, memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program. Pemerintah memutuskan secara tersirat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Badan Hukum yang menjadi mitra Program MBG yaitu Yayasan yang mana dalam petunjuk Teknis MBG bersifat sosial maka Badan Hukum yang mengelolanya pun yang tidak mencari keuntungan. Dari hal tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Kekeliruan yang terjadi dalam sistem Yayasan yang bisa menjadi mitra.
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DENGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG TASIKMALAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Dalam hukum perjanjian, penempatan posisi yang seimbang bagi para pihak merupakan prinsip fundamental yang sekaligus menjelma sebagai wujud dari asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya, bank berupaya mengefisienkan pembentukan akad agar lebih mudah dibuat dan disepakati oleh para pihak melalui penetapan, secara dominan, berbagai ketentuan—baik sebagian maupun seluruh isi—secara sepihak. Sebaliknya, pihak konsumen, khususnya nasabah bank, pada umumnya tidak atau kurang memiliki ruang tawar (bargaining position) yang memadai ketika berhadapan dengan perumusan klausul-klausul perjanjian tersebut. Pada perjanjian kredit perbankan, bank berada dalam posisi yang relatif kuat, terutama karena memiliki kedudukan sebagai pihak penyedia dana. Sementara itu, debitur cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah, yaitu sebagai pihak yang “terpaksa” menandatangani perjanjian kredit guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang bersifat mendesak. Kondisi demikian menimbulkan konsekuensi yuridis berupa kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak yang rentan. Oleh karena itu, perlindungan hukum positif di Indonesia menjadi aspek yang esensial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, artikel-artikel, sumber dari internet, serta berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Tasikmalaya berlangsung melalui kesepakatan kedua belah pihak (bank dan debitur) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan batas-batas yang telah disetujui. Asas keseimbangan tercermin dalam akad kredit pemilikan rumah. Pada Bank BTN, dalam proses perancangan, perumusan, dan penetapan perjanjian kredit bagi debitur, Bank BTN berpedoman pada ketentuan dalam SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014. Melalui mekanisme tersebut, sebelum melakukan penandatanganan perjanjian kredit, Bank BTN terlebih dahulu mengirimkan draf perjanjian kredit yang akan ditandatangani calon debitur kepada OJK. Penerapan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang disepakati dengan itikad baik tampak melalui prinsip keadilan dan kewajaran, yaitu Bank BTN tidak memasukkan klausul yang menyatakan bahwa debitur tunduk terhadap setiap peraturan baru, tambahan, lanjutan, maupun perubahan yang dibuat secara sepihak oleh kreditur.
PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA SEBAGAI PINTU MASUK PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UMKM DI KOTA TASIKMALAYA
Notaris memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha sebagai instrumen awal perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap notaris, pelaku UMKM, dan instansi terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi hukum entitas usaha, tetapi juga sebagai pintu masuk formal bagi UMKM untuk mengakses perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, dan paten. Namun demikian, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya formalisasi badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Faktor penghambat meliputi keterbatasan biaya, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sinergi antara notaris, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis yang bersifat multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM, tidak hanya sebatas pembuatan akta autentik, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif, dan intermediary. Akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) pemberian kapasitas hukum kepada UMKM sebagai syarat pendaftaran KI; (2) validasi identitas usaha yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); serta (3) pemuatan klausul pengelolaan KI dalam anggaran dasar badan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan implementasi, meliputi rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, keterbatasan kapasitas notaris di bidang KI, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses formalisasi badan usaha dengan pendaftaran KI, penguatan kapasitas notaris melalui pelatihan khusus bidang KI oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, serta pelaksanaan program gerakan kesadaran KI yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran notaris sebagai konsultan hukum berbasis komunitas serta pembentukan program pendampingan terpadu guna mendorong formalisasi dan perlindungan aset intelektual UMKM secara menyeluruh.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SECARA PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
Penelitian yang penulis lakukan dengan judul perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dalam pendaftaran tanah secara PTSL ada dua yang pertama melalui surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau warkah sebagai alat bukti yang sah atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran PTSL dan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dengan menggunakan sistem PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yaitu dimulai dari tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahap pelaporan.
POLEMIK HIBAH DAERAH DAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DI KABUPATEN TASIKMALAYA
Kebijakan hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen fiskal yang seharusnya digunakan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengutamakan pemenuhan belanja urusan wajib. Namun, di Kabupaten Tasikmalaya, pengelolaan dana hibah menjadi persoalan serius ketika audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai kelemahan dalam penyaluran hibah keagamaan senilai hampir 30 miliar Rupiah pada tahun anggaran 2023, yang berbanding terbalik dengan kondisi pelayanan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian hibah daerah dalam pengelolaan APBD Kabupaten Tasikmalaya dan mengkaji polemik hibah daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hibah di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya memenuhi prinsip prioritas urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014, dan terdapat indikasi politisasi anggaran yang menggeser prioritas dari pelayanan dasar kepada kepentingan kelompok tertentu. Diperlukan reformasi tata kelola hibah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
JURIDICAL REVIEW OF THE CONVERSION OF WAQF LAND UTILIZATION IN TASIKMALAYA CITY IN RELATION TO LAW NUMBER 41 OF 2004 CONCERNING WAQF
This study discusses the transfer of waqf land in Tasikmalaya City from the perspective of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The law stipulates that waqf property is permanent and may not be transferred except through the istibdal mechanism under strict procedures. However, in practice, several cases of waqf land transfer were found to be inconsistent with the provisions, such as changes of status into grants or even sales without approval from the Minister of Religious Affairs and the Indonesian Waqf Board (BWI). This study examines: (1) how the designation of waqf land is regulated under Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, and (2) how the process of waqf land transfer occurs. The purpose of this study is to determine the regulation of waqf land designation under Law No. 41 of 2004 and to analyze the process of waqf land transfer in Tasikmalaya City. The theories used include the theory of utility, the theory of legal effectiveness, and the theory of waqf. This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative method through interviews. The results show that: (1) the designation of waqf land may not be changed except for public interest purposes in accordance with the general spatial plan (RUTR), based on applicable laws and regulations, and not contrary to Sharia. Such transfer may only be carried out after obtaining written permission from the Minister with the approval of the Indonesian Waqf Board and must be exchanged with property of equal or greater benefit and value. (2) The transfer process that occurred in Tasikmalaya did not comply with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, as the requirements for public interest in line with the spatial plan (RUTR) were not met, written approval from the Minister and BWI was not obtained, and the exchange value was not equivalent to the original waqf property.
Copyright (c) 2025 Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
PARLIAMENTARY THRESHOLD IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS BASED ON THE PERSPECTIVE OF THE THEORY OF PEOPLE’S SOVEREIGNTY
The parliamentary threshold is the minimum number of votes that a political party participating in an election must obtain in order to be included in the distribution of seats in the House of Representatives. Since its inception, the parliamentary threshold has always been a subject of debate because it is considered to be contrary to Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution, which states that “sovereignty is in the hands of the people and is exercised in accordance with the law and the theory of popular sovereignty.” This study aims to determine the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections based on the perspective of the theory of popular sovereignty and the impact of the parliamentary threshold on the 2024 legislative elections. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that the parliamentary threshold contradicts the values contained in Article 1 paragraph (2) and the theory of popular sovereignty, because both require power to come from the people, while the parliamentary threshold negates the voices of the people (voters) whose parties fail to reach the 4% parliamentary threshold requirement. The parliamentary threshold also has a huge impact on the representative system, consisting of positive impacts, namely simplifying the party system and improving the quality of people's representatives, as well as negative impacts, namely the waste of people's votes, political representation, and the dominance of political parties in parliament. Therefore, it is necessary to evaluate the parliamentary threshold regulation and also adjust it to the proportional election system with an open list.
IMPLICATIONS OF DELAY IN EXTENSION OF MEDICAL PERSONNEL PRACTICE LICENSE IN HEALTH SERVICES
This research is motivated by the importance of a Practice Permit (SIP) as the legal and administrative basis for medical personnel to legally provide health services to the public. According to Law Number 17 of 2023 concerning Health, a SIP is valid for five years and must be renewed before it expires. Delays in the SIP renewal process can result in medical personnel being deemed illegal in their practice, which can lead to termination of services and the threat of legal and administrative sanctions. The purpose of this study is to determine and analyze the impact of delays in SIP renewal on health services and to identify obstacles and efforts made by medical personnel in the process, specifically at Jasa Kartini Hospital in Tasikmalaya City. The research method used is empirical juridical, namely a combination of a normative approach and empirical observation in the field. The results show that the main obstacles in SIP renewal include technical issues with the online system, complex administrative requirements, lack of socialization, and high workloads. Suggested solutions include early renewal applications, digitization of required documents, technical training, and improving complaint services from relevant agencies. This study emphasizes the need for reform of the licensing system to ensure the continuity of fair, effective, and legal health services.
LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CONFINEMENT AND EXPLOITATION IN TASIKMALAYA CITY
The case of child confinement and alleged sexual exploitation in Tasikmalaya highlights persistent weaknesses in Indonesia’s legal protection mechanisms, which are intended to safeguard the safety, dignity, and welfare of children confronted with multilayered forms of victimization. Although Indonesia possesses a relatively comprehensive legal framework, inconsistencies in the application of norms and suboptimal implementation of victim protection provisions reveal a significant gap between the ideal regulatory structure and actual practice. This study aims to assess the adequacy and effectiveness of legal regulations governing child confinement and exploitation through a comparative examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, the former Criminal Code, and the new Criminal Code. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this study conducts norm identification, juridical interpretation, and a comprehensive evaluation of victims’ rights and criminal liability. The findings indicate that the existing legal regime provides sufficient normative grounds for layered prosecution—covering deprivation of liberty, kidnapping, coercion, threats of violence, and sexual exploitation—yet the effectiveness of victim protection ultimately depends on the ability of law-enforcement authorities to formulate integrated charges and consistently uphold victims’ rights. The study concludes that effective child protection requires a multidisciplinary approach that incorporates penal, restorative, and procedural safeguards, along with strong inter-agency coordination to prevent secondary victimization. The practical implications emphasize the need to strengthen institutional capacity, standardize child-sensitive procedures, and ensure enforcement of restitution and rehabilitation as integral components of justice for child victims.
THE IMPACT OF THE INFORMATION COMMISSION'S MEDIATION DECISION WHICH HAS PERMANENT LEGAL FORCE ON THE OBLIGATIONS OF PUBLIC BODIES FROM A LEGAL, POLITICAL AND COMMUNICATION PERSPECTIVE
In a democratic rule-of-law state, the decisions of the Information Commission—including mediation agreements formalized as binding decisions—are final and legally enforceable. In practice, however, many public bodies ignore or delay the implementation of such decisions. This research employs a normative juridical method using conceptual, statutory, and case approaches, enriched by insights from political science and information-communication studies. The analysis covers the constitutional basis of the right to information, the normative construction of Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU KIP), and the position of Information Commission decisions within the Indonesian administrative justice system. From a political perspective, the article explores the power relations between public authorities and citizens and the implications of information disclosure for democratic quality. From an information and communication perspective, it discusses information as a source of power, the basis of public trust, and a tool of social oversight. The findings indicate that non-compliance by public bodies with mediation decisions of the Information Commission that have obtained permanent legal force constitutes a violation of the rule of law, the general principles of good governance, and citizens’ fundamental right to information. The absence of effective enforcement mechanisms, weak sanctions, and bureaucratic resistance are the main factors that undermine the enforceability of Information Commission decisions. The article recommends regulatory and institutional reforms, including stronger enforcement mechanisms through tighter integration with the Administrative Court (PTUN), clearer administrative and criminal sanctions, and the digitalization of information services to promote transparency and accountability.
ISLAMIC FISCAL CONCEPTS, PHILOSOPHY, AND POLICY IN INDONESIA
Fiscal policy in Indonesia is generally based on the concepts of efficiency, equitable development, and macroeconomic stability. The goals are positive economic growth, expanding employment opportunities, improving public welfare, and maintaining economic competitiveness. The philosophy of fiscal policy in Indonesia is enshrined in the 1945 Constitution, which prioritizes the prosperity of the people. State financial management prioritizes the principles of accountability, transparency, and value for money. Furthermore, justice and equity in development are also the basis for preparing the annual State Budget (APBN). Fiscal policy is implemented through careful planning and management of the APBN to maintain fiscal sustainability, primarily through optimizing domestic revenues, rationalizing state spending, and prudently managing the budget deficit. Islamic fiscal policy instruments in Indonesia have been accommodated through regulations on zakat (zakat), waqf (waqf), and Islamic finance, although they have not yet been fully implemented. Islamic fiscal policy is aimed at achieving income equality and social justice, encouraging real sector-based growth, maintaining monetary stability, and improving public welfare. Thus, Islamic fiscal policy in Indonesia is expected to spur improvements in the welfare of the Indonesian people at both the macro and micro levels through the multiplier effect of sustainable economic development.
DINAMIKA GENG MOTOR DI TASIKMALAYA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA KONFLIK SOSIAL DAN KEPATUHAN NORMA
Fenomena geng motor di berbagai kota di Indonesia, termasuk Tasikmalaya, telah menjadi perhatian serius karena seringkali menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara mendalam dinamika geng motor di Tasikmalaya dari perspektif sosiologi hukum, menganalisis bagaimana kelompok ini terbentuk, berinteraksi dengan struktur sosial, dan merespons norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode studi literatur yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor sosiologis pendorong terbentuknya geng motor, ragam bentuk konflik yang ditimbulkan baik antar geng, dengan masyarakat, maupun dengan aparat penegak hukum serta dimensi kepatuhan norma di kalangan anggotanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa geng motor seringkali terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan mendalam akan identitas, pengakuan sosial, dan solidaritas di kalangan remaja yang terpinggirkan atau kurang pengawasan. Namun, dinamika internal kelompok ini kerap bergeser menjadi tindakan anarkis dan kriminal akibat internalisasi norma subkultur yang menyimpang dan rendahnya kesadaran hukum. Konflik sosial muncul sebagai konsekuensi logis dari benturan antara norma internal geng yang cenderung permisif terhadap kekerasan dengan norma masyarakat dan hukum positif. Kepatuhan terhadap norma hukum eksternal cenderung rendah, diperparah oleh persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum. Artikel ini menyimpulkan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam memahami kompleksitas fenomena geng motor secara holistik untuk merumuskan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum represif tetapi juga melalui intervensi sosial-preventif, pembinaan karakter, edukasi hukum, dan pemberdayaan komunitas.
Geng Motor, Sosiologi Hukum, Konflik Sosial, Kepatuhan Norma, Remaja, Tasikmalaya
PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pendirian koperasi Merah Putih sebagai organisasi perusahaan berstatus badan hukum sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara analisis (analytical approach). Koperasi Merah Putih diharapkan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam analisis ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai status badan hukum yang dimiliki oleh koperasi merah putih. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan status badan hukum. Status badan hukum merujuk pada pengakuan legal yang diberikan kepada sebuah organisasi atau entitas oleh pemerintah, dalam konteks Koperasi Merah Putih, status badan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi koperasi untuk menjalankan operasionalnya. Koperasi Merah Putih memiliki status badan hukum yang diakui secara resmi, yang berarti bahwa koperasi Merah Putih tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA: TINJAUAN KASUS CAMBRIDGE ANALYTICA
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh berbagai entitas, termasuk korporasi dan pemerintah. Namun, pemanfaatan data pribadi tanpa pengawasan yang memadai menimbulkan persoalan hukum yang serius, sebagaimana terjadi dalam kasus Cambridge Analytica. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kesiapan sistem hukum Indonesia dalam menjamin perlindungan data pribadi, khususnya dalam aspek mekanisme transfer data lintas yurisdiksi, binding corporate rules, dan sistem sertifikasi pengendali data. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber data terdiri dari regulasi primer, seperti GDPR dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bahan sekunder berupa literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDPR memiliki struktur hukum yang lebih lengkap dalam menjamin akuntabilitas pengendali data, termasuk pengawasan independen oleh lembaga khusus. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih menghadapi kekosongan teknis dalam pengaturan operasional, belum mengatur mekanisme transfer data secara rinci, dan belum memiliki otoritas pengawas independen. Oleh karena itu, perlu pembentukan lembaga independen serta penyusunan peraturan pelaksana yang menjabarkan prinsip-prinsip hukum agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat setara dengan standar internasional.
Perlindungan Data Pribadi, GDPR, Cambridge Analytica
FAKTOR-FAKTOR TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA NARKOTIKA SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara deskriptif tentang faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data dengan analisis kualitatif. Analisis normatif memperlihatkan bahwa salah satu hal yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap perkara narkotika oleh hakim adalah karena hal berikut ini : 1) Perangkat peraturan perundang-undangan, 2) Sumber daya aparat penegak hukum, 3) Opini publik terhadap sistem peradilan yang kolusif, 4) Keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa. Dampak yang ditimbulkan akibat disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika adalah Dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dalam diri terdakwa yang dijatuhkan pidana apalagi dipidana berat, sehingga membuatnya sadar dan dapat memperbaiki sikap dan keadaannya kelak dikemudian hari, sehingga pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata bersifat pembalasan namun terlebih untuk memberi efek jera bagi terdakwa dan juga sebagai tindakan preventif bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang sama dan dampak negatifnya adalah bahwa ketidakadilan ini mulai dirasakan apabila putusan pidana yang dijatuhkan padanya lebih berat daripada terdakwa yang lain, padahal antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya memiliki bobot dan kapasitas yang hampir sama. Sebagai pemecahan masalahnya dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya disparitas pidana yang tidak reasonable maka perlu dibuat segera peraturan perundang-¬undangan yang baru khususnya mengatur narkotika dengan konsep yang jelas antara lain mengenai pemberian pedoman pemidanaan yang tegas tentang klasifikasi, adanya pendidikan dan pelatihan yang signifikan untuk meminimalisir adanya disparitas yang tidak reasonable dengan memberi materi pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada profesionalisme hakim yang objektif sehingga ada keseragaman pandangan atau pola pikir dalam menyelesaikan perkara.
Disparitas, Pidana Narkotika, Yuridis Normatif
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN
Penelitian ini mengkaji dinamika kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Meskipun isu keterlibatan perempuan dalam ranah kepemimpinan telah lama menjadi diskursus, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, penelitian ini menganalisis peluang dan tantangan perempuan dalam posisi kepemimpinan berdasarkan reinterpretasi hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis secara kritis sumber-sumber primer dan sekunder terkait fiqh siyasah, tafsir kontekstual, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi klasik tentang kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan konteks sosial-politik modern. Terdapat ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui pendekatan maqashid syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Namun demikian, tantangan berupa tafsir tekstual, budaya patriarki, dan hambatan struktural masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual, reformasi hukum yang responsif gender, dan penguatan kapasitas perempuan dalam bidang hukum Islam.
Kepemimpinan Perempuan, Hukum Islam, Maqashid Syariah, Fiqh Kontemporer, Kesetaraan Gender.
RELEVANSI USIA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: KRITIK TERHADAP UNIFORM AGE THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
Pendekatan uniform age threshold yang selama ini digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dengan menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana. Namun, pendekatan ini dinilai tidak lagi memadai karena mengabaikan variasi kapasitas psikososial anak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pendekatan batas usia seragam dalam konteks hukum pidana anak Indonesia dan mengusulkan model alternatif yang lebih adaptif berbasis prinsip keadilan restoratif dan penilaian kapasitas individual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung studi literatur yang mendalam terhadap regulasi nasional dan instrumen internasional, serta kajian komparatif terhadap praktik negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan usia sebagai satu-satunya indikator tanggung jawab pidana tidak mampu mengakomodasi keunikan psikologis anak, serta bertentangan dengan prinsip the best interests of the child. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif mendorong asesmen kapasitas individual yang mempertimbangkan kematangan moral dan kognitif anak secara lebih menyeluruh. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia melalui penerapan individualized capacity assessment yang berbasis asesmen multidisipliner, serta reformulasi kebijakan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan. Reformasi ini tidak hanya menjawab kelemahan sistem yang rigid, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum dan menjamin keadilan yang lebih kontekstual bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Batas Usia Seragam.
PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI BENTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH
Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah”. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dan bagaimana kekuatan pembuktian terhadap tanah yang telah didaftarkan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian terhadap tanah yang telah didaftarkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah adalah kepastian objek dan subjek hak yang sangat diperlukan dalam lalu lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah. Sehingga dengan pendaftaran tanah tersebut, semua orang dapat mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah. Pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah yang telah terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan itulah kepada pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.
Pendaftaran Tanah, Jaminan Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah.
TANGGUNG JAWAB HUKUM MANAJER INVESTASI TERHADAP PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSADANA
Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Terhadap Pengelolaan Portofolio Reksadana”. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam pengelolaan portofolio dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio nasabah reksadana. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang hukum dagang pada umunya dan hukum pasar modal pada khususnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pelaku bisnis khususnya dalam pengelolaan portofolio reksadana dan tanggung jawab hukum Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio reksadana tersebut. Perlindungan hukum terhadap investor akibat jatuhnya nilai portofolio dalam Pasar Modal harus lebih ditegakkan lagi di dalam Undang-undang serta para investor mendapatkan penegakan hukum yang lebih melalui peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak adanya kekecewaan bagi para investor di Negara dan Pertanggungjawaban manajer investasi sebagai koki di dalam Reksa Dana kedepannya agar menjakankan fungsinya secara benar dan efektif seseuai rule yang seharusnya tentu masalah tidak akan seberat seperti sekarang dan dengan demikian harapan kedepan tidak ada lagi kasus yang pada akhirnya merugikan kita semua, khususnya masyarakat pengguna jasa asuransi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas yang punya kewenangan.
TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS LAIN YANG WAKTU PENYERAHAN BERUMUR LEBIH DARI 25 TAHUN YANG DITOLAK OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 200
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang di atur dalam Undang-Undang, dalam menjalankan jabatannya Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewajiban yang diperintahkan oleh UUJN untuk menyimpan protokol. Notaris juga memiliki kewajiban dalam bidang administrasi adalah dengan menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Dalam UUJN terdapat ketentuan pada Pasal 63 ayat (5) yang berbunyi Protokol Notaris dari Notaris lain pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dalam pelaksanaan ketentuan pasal tersebut MPD menolak untuk menyimpan Protokol tersbebut. Pelaksanaan penyimpanan terhadap protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD menurut Pasal 63 ayat (5) UUJN masih belum dapat dilaksanakan oleh MPD, dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MPD untuk menyimpan protokol tersebut dan tidak adanya goodwill atau tindak lanjut dari pemerintah sendiri untuk lebih mengatur lebih jelas bagaimana ketentuan pelaksana dari terjemahan pasal 63 ayat (5) UUJN. Tanggung jawab MPD dalam melakukan penyimpanan terhadap arsip protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih bertanggung jawab atas protokol Notaris tersebut, karena hal tersebut merupakan perintah dari UUJN atau secara teori pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka MPD harus mempersiapkan manajemen kearsipan, sarana dan prasarana, sumberdaaya manusia dan anggaran untuk mengelola protokol Notaris tersebut, karena sampai saat ini masih belum terlaksananya penyimpanan protokol Notaris dari Notaris lain yang waktu penyerahannya sudah berusia 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih oleh MPD.
Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Abstrak Setiap warga negara berhak hidup di lingkungan yang sehat, sementara pemerintah wajib mengelola sampah secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan fasilitas, dengan sekitar 71,21 ton sampah harian tidak terangkut. Meski Perda No. 7 Tahun 2012 telah diterapkan, efektivitasnya masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda tersebut dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan ketertiban masyarakat, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Masalah utama yang dikaji adalah: (1) Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, khususnya Perda No. 7 Tahun 2012, dalam meningkatkan kualitas lingkungan? dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan data lapangan, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan berbagai kendala, seperti kesenjangan antara aturan dan implementasi, komunikasi kebijakan yang lemah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesenjangan ini membuat efektivitas kebijakan dan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya, sosialisasi yang lebih intensif, serta perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil kebijakan pengelolaan sampah di Tasikmalaya.
Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah, Penegakan Hukum, Kota Tasikmalaya
Copyright (c) 2024 Jurnal Penelitian Hukum Galunggung
KONSEP PENYUSUNAN NORMA PENJELASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN GUNA MENCEGAH MULTITAFSIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Multitafsir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum, menghambat efektivitas penegakan hukum, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masalah ini utamanya disebabkan oleh ambiguitas bahasa hukum, penjelasan yang tidak memadai, serta inkonsistensi antar-peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep penyusunan norma penjelasan yang dapat mencegah multitafsir, dengan mengedepankan prinsip kejelasan, keterpaduan, dan responsivitas terhadap kebutuhan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi literatur dan evaluasi dokumen peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitafsir dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip-prinsip kejelasan bahasa hukum, keselarasan antara norma inti dan penjelasannya, serta harmonisasi antar-peraturan untuk menciptakan keterpaduan dalam sistem hukum. Selain itu, responsivitas terhadap konteks sosial-budaya dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan norma penjelasan menjadi elemen kunci untuk menghasilkan peraturan yang relevan dan dapat diterima secara luas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi legislasi yang disertai panduan teknis penyusunan norma penjelasan, serta penguatan kapasitas pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dengan konsep ini, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat mengurangi potensi multitafsir dalam peraturan perundang-undangan, meningkatkan kepastian hukum, dan mendukung terciptanya keadilan yang berkelanjutan. Studi ini juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut untuk mengukur dampak implementasi norma penjelasan terhadap praktik penegakan hukum.
Multitafsir, Norma Penjelasan, Kepastian Hukum.
DINAMIKA SISTEM HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK: MENGUJI VALIDITAS TEORI LUHMANN DALAM KONTEKS GLOBAL
Pluralisme hukum dalam masyarakat modern yang semakin kompleks dan terhubung menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum untuk menjaga otonominya sekaligus merespons dinamika norma yang beragam. Teori Sistem Luhmann, dengan pendekatannya yang menekankan otonomi hukum, memerlukan modifikasi agar relevan dalam konteks pluralisme global. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas Teori Sistem Luhmann dalam menjelaskan dinamika sistem hukum di masyarakat pluralistik serta mengembangkan model teoritis baru yang lebih adaptif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan teori hukum dan komparatif, didukung oleh analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas Teori Sistem Luhmann dapat diperkuat melalui pengembangan konsep kopling struktural yang mengintegrasikan mekanisme adaptasi normatif berbasis dialog. Model Dynamic Normative Framework yang diusulkan memungkinkan sistem hukum menjadi ruang interaksi normatif yang fleksibel, mengakomodasi pluralitas hukum adat, agama, dan nasional tanpa kehilangan stabilitasnya. Sebagai contoh, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui pengakuan eksplisit mekanisme penyelesaian adat menjadi bukti penerapan model ini. Implikasi penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem hukum yang inklusif di masyarakat pluralistik. Model ini menawarkan pendekatan inovatif yang relevan untuk mengelola pluralisme hukum di era globalisasi, menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat multikultural.
Pluralisme Hukum, Teori Sistem Luhmann, Kopling Struktural
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP TUNTUTAN PASIEN YANG TELAH MEMBERIKAN INFORMED CONSENT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Penelitian yang penulis lakukan dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Tuntutan Pasien yang Telah Memberikan Informed Consent Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan informed consent bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien dan Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan informed consent. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan informed consent bagi dokter dalam melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien dan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi dokter terhadap tuntutan pasien yang telah memberikan informed consent. Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peneltian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yang akan digunakan oleh penulis yaitu data sekunder, yakni bahan hukum yang bersumber dari berbagai kepustakaan, dan dokumentasi dan sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi-dokumentasi yang biasanya tersedia di perpustakaan-perpustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Informed consent ini tidak menghapuskan tanggung jawab atau membebaskan dokter dari gugatan pasien atau keluarga pasien apabila dokter melakukan kelalaian, Sebaliknya apabila dokter telah melakukan tindakan kedokteran sesuai SOP, maka dokter terbebas dari tanggung jawab tersebut.
Perlindungan Hukum, Informed Consent, Tanggung Jawab Dokter.