PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA SEBAGAI PINTU MASUK PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UMKM DI KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Notaris memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha sebagai instrumen awal perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap notaris, pelaku UMKM, dan instansi terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi hukum entitas usaha, tetapi juga sebagai pintu masuk formal bagi UMKM untuk mengakses perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek, hak cipta, dan paten. Namun demikian, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terhadap pentingnya formalisasi badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual. Faktor penghambat meliputi keterbatasan biaya, minimnya akses informasi hukum, serta kurangnya sinergi antara notaris, pemerintah daerah, dan lembaga pendamping UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis yang bersifat multidimensional dalam ekosistem perlindungan KI UMKM, tidak hanya sebatas pembuatan akta autentik, melainkan mencakup fungsi konsultatif, edukatif, dan intermediary. Akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris berfungsi sebagai pintu masuk perlindungan KI melalui tiga mekanisme utama, yakni: (1) pemberian kapasitas hukum kepada UMKM sebagai syarat pendaftaran KI; (2) validasi identitas usaha yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI); serta (3) pemuatan klausul pengelolaan KI dalam anggaran dasar badan usaha. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan implementasi, meliputi rendahnya literasi hukum pelaku UMKM, keterbatasan kapasitas notaris di bidang KI, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model layanan terpadu yang mengintegrasikan proses formalisasi badan usaha dengan pendaftaran KI, penguatan kapasitas notaris melalui pelatihan khusus bidang KI oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) bekerja sama dengan DJKI, serta pelaksanaan program gerakan kesadaran KI yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran notaris sebagai konsultan hukum berbasis komunitas serta pembentukan program pendampingan terpadu guna mendorong formalisasi dan perlindungan aset intelektual UMKM secara menyeluruh.