YAYASAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: PROFIT ATAU NON PROFIT

Abstract

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam dunia pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Yang bisa mengikuti program MBG itu semua badan hukum yang didirikan di Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia, memiliki status hukum yang resmi, memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan. Seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), atau koperasi. Sebagai alternatif, individu maupun lembaga yang memperoleh surat rekomendasi dari institusi terpercaya juga dapat dipertimbangkan. Legalitas ini bertujuan untuk menjamin tanggung jawab serta keseriusan mitra dalam melaksanakan program. Pemerintah memutuskan secara tersirat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, Badan Hukum yang menjadi mitra Program MBG yaitu Yayasan yang mana dalam petunjuk Teknis MBG bersifat sosial maka Badan Hukum yang mengelolanya pun yang tidak mencari keuntungan. Dari hal tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Kekeliruan yang terjadi dalam sistem Yayasan yang bisa menjadi mitra.